Artikel

3S Untuk Wujudkan Kota Jakarta Tangguh Terhadap Bencana


Keterbatasan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dan keterbatasan sumberdaya yang dialokasikan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana juga menjadi salah satu faktor pertimbangan utama untuk memilih bentuk fasilitasi yang dapat diberikan oleh pemerintah Propinsi kepada pemerintah kabupaten/kota.

Batasan kewenangan dan keterbatasan sumber daya ini menyebabkan pemerintah Propinsi perlu menerapkan strategi khusus dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dimuat dalam Rencana Penanggulangan Bencana. Oleh karena itu berbagai fungsi yang melekat pada pemerintah Propinsi perlu dicermati sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana . Peran teknis pemerintah Propinsi terbatas hanya pada aset Propinsi yang berada di daerah. Peran teknis lain yang mungkin diemban oleh Propinsi di daerah adalah pada masa darurat bencana, pada saat kabupaten/ kota tidak mampu menangani bencana yang timbul. Untuk mencapai visi mewujudkan Kota Jakarta yang tangguh terhadap bencana, maka perlu untuk menjalankan tiga strategi (3 S), yaitu:
1. Penguatan, Penyusunan dan Penyelarasan regulasi.
1.1 Memperkuat, Menyusun dan Menyelaraskan Peraturan tentang Sistem Penanggulangan Bencana dan Mekanisme Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
          Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan beberapa review terhadap peraturan dan mekanisme penanggulangan bencana yang berlaku di tingkat Propinsi saat ini. Beberapa poin perkuatan ada pada mekanisme pembagian kewenangan dan sumber daya, serta mekanisme pengalokasian anggaran untuk kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana. ?Perkuatan kemampuan anggaran dapat dilakukan dengan memperjelas mekanisme pembagian kewenangan dan sumber daya berdasarkan peran dan tanggung jawab antara Propinsi dengan Kabupaten/Kota. Selain itu pemerintah daerah juga perlu mendukung pengangggaran dengan regulasi yang relevan dan sistimatis dengan masyarakat dan institusi non pemerintah sebagai pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana. ?Dukungan dan kewenangan anggaran tersebut didapatkan dari keterlibatan semua pihak. Adanya mekanisme partisipatif yang mengikutsertakan pemangku kepentingan akan membuat dampak positif yang lebih besar terhadap pembangunan upaya penanggulangan bencana terutama pada pemulihan pasca bencana.

2. Penguatan kapasitas para pihak dalam penanggulangan bencana.
2.1 Meningkatkan kapasitas BPBD dan Lembaga Terkait Penanggulangan Bencana untuk Optimalisasi Operasi Penanggulangan Bencana.
          Penguatan aturan yang memuat prosedur uperasi perlu dioptimakan oleh lembaga terkait penanggulangan bencana. Aturan terkait perlu dlaksanakan dan diujicoba saat operasi darurat dan pemulihan bencana. Adanya Pusdalops Penanggulangan Bencana di tingkat Propinsi perlu didukung oleh mekanisme dan prosedur yang jelas serta efektif. Dukungan tersebut juga dari kemampuan dan kapasitas relawan dan personil yang memiliki kemampuan teknis dan siaga selama 24 jam setiap harinya. Sehingga Pusdalops PB Propinsi dapat dijalankan secara optimal dalam penanggulangan bencana di Propinsi DKI Jakarta. Kinerja Pusdalops PB Propinsi akan terlihat pada saat operasi darurat dan pemulihan bencana. Pemerintah daerah diharapkan dapat menjamin terlaksananya mekanisme evaluasi terhadap prosedur yang dijalankan oleh Pusdalops. Hal ini dilakukan untuk melihat efektivitas operasi darurat bencana dan pemulihan bencana yang telah dilakukan.

2.2 Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan.
          Dalam penelitian, pendidikan dan pelatihan difokuskan untuk meningkatkan kapasitas daerah melalui riset-riset kebencanaan. -upaya riset yang dilakukan terkait pengurangan risiko bencana harus dilakukan secara terstruktur. Untuk mencapai kualitas hasil riset-riset terkait pengurangan risiko bencana dalam meningkatkan rasio biaya investasi pra bencana dan biaya pemulihan perlu dibangun kerjasama dengan mekanisme yang jelas dan efektif antara pemerintah, akademisi dan masyarakat. Pelibatan peran seluruh sektor terkait penanggulangan bencana menjadikan produktivitas riset dapat menjadi daya guna bagi upaya meredam jatuhnya korban jiwa dan harta benda.

2.3 Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat.
          Strategi ini difokuskan pada peningkatan kapasitas daerah dan masyarakat melalui kemitraan dan pengarusutamaan budaya pengurangan risiko bencana. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat forum pengurangan risko bencana di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Forum ini diharapkan terdiri dari pemangku kepentingan lintas institusi di Propinsi DKI Jakarta sehingga forum ini dapat mempercepat kemajuan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.   Salah satu fokus kemitraan dalam forum yang dibentuk adalah optimalisasi peran dunia usaha dalam pengurangan risiko bencana ditingkat lokal. Kemitraan dunia usaha dalam penanggulangan becana diharapkan mampu mengurangi kerentanan sektor ekonomi masyarakat rentan.   Disamping itu Peningkatan Kapasitas Masyarakat dilakukan melalui upaya-upaya membangun desa-desa percontohan untuk Kesiapsiagaan Bencana. Diharapkan Desa-desa percontohan ini akan menjadi stimulan bagi masyarakat untuk membudayakan kesiapsiagaan bencana dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana terpadu.
3.1 Memperkuat Perencanaan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Kajian Risiko Bencana.
          Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat menggunakan hasil kajian risiko bencana untuk memperkuat perencanaan daerah. Dengan demikian maka rencana pembangunan daerah diharapkan dapat tersinkronisasi dengan upaya- upaya penanggulangan bencana. Disamping itu Pemerintah Propinsi DKI Jakarta diharapkan telah mulai mendorong penyusunan dokumen kajian risiko bencana di tingkat kabupaten/kota. Dokumen kajian bencana ini meliputi semua jenis ancaman bencana yang ada di kabupaten/kota tersebut. Hal ini dilakukan agar perencanaan penanggulangan bencana dapat dilakukan secara optimal dan terpadu.

3.2 Membangun sistem kesiapsiagaan daerah.
          Kesiapsiagaan merupakan kebijakan yang perlu diambil bila upaya pencegahan dan mitigasi belum dirasa optimal. Kunci keberhasilan kesiapsiagaan adalah keberhasilan proses evakuasi masyarakat yang didukung oleh sistem pendeteksian ancaman dan sistem peringatan dini. Kolaborasi antara kultur dan teknologi (struktur) sangat penting dalam mewujudkan system kesiapsiagaan yang efektif.   Pemerintah Propinsi DKI Jakarta perlu membangun sistem kesiapsiagaan daerah yang menyeluruh, terukur dan terpadu. Pembangunan sistem kesiapsiagaan ini difokuskan kepada pembangunan sistem peringatan dini dan perencanaan kontinjensi bencana. Pembangunan sistem peringatan dini difokuskan untuk bencana-bencana prioritas dengan memadukan kemajuan tenologi dan kearifan lokal. Sistem ini harus dapat melayani pemberian informasi peringatan kepada seluruh penduduk yang membutuhkan untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul. Selain itu Pemerintah Propinsi DKI Jakarta perlu mendorong pemerintah Kabupaten/ Kota membangun sistem peringatan dini untuk bencana-bencana bersifat lokal. Pembangunan sistem kesiapsiagaan lainnya adalah penyusunan rencana kontinjensi bencana. Pemerintah Propinsi DKI Jakarta bersama pemerintah Kabupaten/Kota perlu menyusun rencana kontinjensi untuk bencana-bencana prioritas di Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Propinsi. Adanya rencanan kontinjesi bencana diharapkan dapat menjamin ketersediaan anggaran penanganan darurat bencana dari berbagai alternatif sumber anggaran. Tidak hanya anggaran, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dapat memobilisasi sumber daya yang dimiliki oleh seluruh institusi dan masyarakat untuk penanganan darurat bencana. Mobilisasi sumber daya ini perlu diperkuat dalam sebuah mekanisme yang disepakati bersama.

3.3 Pencegahan dan Mitigasi
          Pencegahan bencana dilaksanakan dengan memberikan perlakuan di sumber bencana sehingga menghilangkan ancaman sehingga kejadian bencana dapat dihilangkan. Mitigasi bencana dilaksanakan dengan membangun zona penghalang antara potensi bencana dengan faktor risiko yang ada. Mitigasi dapat berupa struktural yaitu dengan memperkuat bangunan dan insfrastruktur yang berpotensi terkena bencana seperti membuat kode bangunan, desain rekayasa dan lain-lain, maupun dengan melakukan mitigasi non struktural dengan meningkatkan pemahaman akan besarnya potensi bencana, menjaga kepekaan dan kesiapsiagaan agar melakukan tindakan akurat sebelum atau ketika bencana.

3.4 Penanganan Bencana.
          Penanganan Bencana merupakan kebijakan yang perlu diambil saat masa krisis, masa darurat dan masa pemulihan dilaksanakan. Penanganan bencana dilaksanakan untuk menyelamatkan korban bencana sekaligus melakukan normalisasi secepatnya kehidupan dan perikehidupan korban bencana. Untuk menjamin capaian dari kebijakan ini, maka program difokuskan kepada tanggap darurat bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi.

==================================================================================
PUSAT DATA & INFORMASI KEBENCANAAN BPBD PROVINSI DKI JAKARTA
Gedung Dinas Teknis, Lantai 5, Jl. Abdul Muis, No. 66, Jakarta Pusat
Email :
pusdalopsbpbd@jakarta.go.id
pusdalopsbpbdjkt@gmail.com
Telp/Fax : (021) 386 5632
Call Center Jakarta Siaga : 112
Twitter : @BPBDJakarta

 





Komentar