Update terbaru April 17th, 2014 4:52 AM

Profil

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI DKI JAKARTA


Struktur Organisasi

OFFICE :
Jl. Kebon Sirih, Blok H Lt. 14
Telp (021) 382.2078, Fax (021) 344.1355
E-mail    : BPBD.DKI.Jakarta@gmail.com
Twiter   : @BPBDJakarta
Facebook : BPBD DKI Jakarta
Website: BPBD.Jakarta.go.id

PUSDALOP :
Jl.Medan Merdeka Selatan No.8-9, Blok F Lt.3, Jakarta Pusat.
Telp/Fax. (021) 352.1623
SMS Center : 0817.6-911,911
Call Centre: 164
Email: pusdalopsbpbdjkt@gmail.com

 

LATAR BELAKANG :

Provinsi DKI Jakarta merupakan Ibu Kota Republik Indonesia yang memiliki permasalahan kebencanaan yang komplek. Dengan luas 661,52 km2, 40% atau 24.000 hektar merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata di bawah permukaan air laut. DKI Jakarta juga merupakan pertemuan sungai dari bagian Selatan dengan kemiringan dan curah hujan tinggi. Terdapat 13 sungai yang melewati dan bermuara ke Teluk Jakarta. Secara alamiah, kondisi inimemposisikan wilayah DKI Jakarta memiliki kerawanan yang tinggi terhadap banjir.

Beberapa wilayah DKI Jakarta, pada musim penghujan menjadi wilayah banjir. Dari catatan sejarah kejadian banjir, banjir besar pernah terjadi pada tahun 1621, 1654 dan 1918. Banjir besar juga terjadi pada tahun 1976, 1996, 2002, 2007 dan 2013. Banjir tahun 1996 menggenangi hampir seluruh penjuru kota. Kejadian ini menjadi tragedi nasional dan mendapat perhatian dunia. Banjir tahun 2007 juga memiliki cakupan wilayah genangan lebih luas. Berulangnya kejadian banjir per lima tahun menyebabkan banyak kalangan mempercayai sebagai siklus lima tahunan. Kerusakan dan kerugian terhadap aset terkena banjir yang melanda DKI Jakarta, Bogor, Depok, tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) tahun 2007, baik milik pemerintah, aset dunia usaha dan aset masyarakat diperkirakan senilai Rp.5,16 trilyun.

Selain ancaman bencana banjir, DKI Jakarta juga memiliki ancaman bencana lain berupa cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, gempa bumi, tanah longsor maupun ancaman bencana non alam dan sosial seperti konflik sosial, kegagalan teknologi,epidemi dan wabah penyakit, kebakaran gedung dan pemukiman.

Resiko bencana di DKI Jakarta dipengaruhi oleh ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas dalam menghadapi ancaman yang ada. Curah hujan tinggi dalam waktu yang pendek meningkatkan tingkat bahaya banjir akibat topografi wilayah, daya dukung lingkungan yang semakin menurun maupun kerentanan dan kapasitas warga dalam menghadapi ancaman bencana. Penurunan permukaan tanah yang diakibatkan oleh ekspoitasi air yang berlebihan dan pembangunan insfrastruktur semakin meningkatkan ancaman banjir dan meningkatkan kerentanan wilayah maupun komunitas DKI Jakarta.

Dampak perubahan iklim yang saat ini ada, secara signifikan mempengaruhi tingkat resiko bencana. Karena selain mempengaruhi variabel ancaman bencana, khususnya hidrometereologis dan biologis, juga mempengaruhi kerentanan dan kapasitas yang ada. Hasil kajian Economy and Enviroment Program For Souteast Asia (EEPSEA) menyebutkan bahwa DKI Jakarta merupakan daerah yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Dari 530 kota di 7 negara, Indonesia, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, Malaysia, dan Filipina, Indonesia merupakan negara paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kondisi in perlu disikapi secara sinergis dalam pemanfaatan ruang, lingkungan yang menempatkan pengurangan resiko bencana sebagai landasan berpikir.

Kompleksnya bencana di DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia, megapolitan maupun pusat pertumbuhan dan pembangunan, membutuhkan sebuah perencanaan yang sifatnya terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Rencana penanggulangan bencana Provinsi DKI Jakarta akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam lima tahun mendatang. Baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat. Dimulai dari pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan resiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, dan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

Telah cukup banyak inisiatif masyarakat dalam menghargai ancaman bencana di provinsi DKI Jakarta, khususnya banjir. Upaya tersebut di wujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan. dari mulai penyadaran masyarakat, pemetaan kawasan rawan bencana, membuat dan menyiapkan jalur evakuasi, peringatan dini banjir, membentuk kelompok siaga bencana dan lain sebagainya. Demikian juga yang dilakukan pemangku kepentingan lain seperti sektor swasta maupun kelompok-kelompok masyarakat sipil, Inisiatif ini perlu terus didorong dan dikembangkan. Pelibatan seluruh komponen pemangku kepentingan dalam perencanaan merupakan bagian dari upaya mensinergikan dalam penylenggaraan penanggulangan bencana.

Sekilas Tentang BPBD Provinsi DKI Jakarta
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga penanggulangan bencana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. BPBD dipimpin oleh seorang Kepala yang dijabat secara ex officio oleh Sekertaris Daerah (Sekda), yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Dasar Pembentukan BPBD Provinsi DKI Jakarta,Adalah Sebagai Berikut :

  1. UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
  3. Pepres Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  4. Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  5. Perka BNPB Nomor 3 tahun 2008 Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  6. Perda DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana
  7. Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Penanggulangan Bencana
  8. Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 26 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  9. Perda No. 11 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BPBD Prov.DKI Jakarta,Mempunyai Tugas ;

  1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
  2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
  3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana termasuk dokumen yang terkait dengan area rawan bencana.
  4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
  5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
  6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
  7. Mempertaggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD.
  8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk Melaksanakan Tugas Sebagaimana Diatas, BPBD Menyelenggarakan Fungsi :

  • Penyunanan Rencana Kerja dan Anggaran BPBD
  • Pelaksanaan Dokumn Pelaksanaan Anggaran BPBD
  • Perumusan Dan Penetapan Kebijakan Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi Dengan Bertindak Cepat, Tepat, Efektif Dan Efisien.
  • Pengkoordinasian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana Secara Terpadu Dan Menyeluruh
  • Pelaporan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi BPBD.

VISI

“KETANGGUHAN KOTA JAKARTA DALAM MENGHADAPI BENCANA “

MISI

-          Melindungi warga Jakarta melalui pengurangan resiko bencana
-          Meningkatkan kesiapsiagaan  masyarakat kota Jakarta
-          Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana

&&&

  1. Dengan Terbentuknya BPBD Provinsi DKI Jakarta sejak tahun Februari 2011 diharapkan Manajemen Penanggulangan Bencana di DKI Jakarta akan lebih baik karena dikelola sejak Sebelum Bencana, Saat Bencana dan Setelah Bencana.
  2. Data terakhir menunjukan bahwa Jakarta masih terdapat 62 kawasan banjir yang tersebar di 77 kelurahan dan 38 Kecamatan, hal ini berkurang dari 78 Kawasan pada tahun 2007.
  3. Sehingga diperlukan satu kegiatan ketika Sebelum Bencana yaitu Pembutan Peta Resiko Bencana Banjir yang telah diawali pembuatan Peta tingkat Provinsi yang akhirnya harus dialaksanakan sampai dengan tingkat kelurahan.