MPBI bersama BPBD DKI Jakarta Gelar Pelatihan Dasar PRBBK 2025: Dorong Komunitas Perkotaan Menjadi Pusat Ketangguhan Bencana

JAKARTA – 1 Desember 2025 – Pertama-tama, MPBI menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 29 November 2025. Bencana hidrometeorologi yang terjadi secara meluas ini telah menimbulkan korban jiwa, menyebabkan ribuan kepala keluarga mengungsi, dan merusak berbagai infrastruktur penting. Peristiwa ini kembali mengingatkan bahwa penanggulangan bencana di Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih terstruktur, antisipatif, dan berbasis komunitas. Pada saat yang sama, MPBI bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta sedang menyelenggarakan Pelatihan Dasar Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) 2025 di Jakarta, di Jakarta, pelatihan yang dirancang sejak awal tahun 2025 ini, digelar pada 1 - 5 Desember 2025 sebagai bagian dari roadmap menuju Konferensi Nasional PRBBK tahun berikutnya, dan upaya memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi situasi serupa di masa mendatang.

MPBI menilai bahwa rangkaian banjir dan longsor yang terjadi merupakan bukti bahwa Aksi Mengantisipasi Peringatan Dini (AMPD) di Indonesia belum berjalan efektif. Komunitas kebencanaan sesungguhnya telah mendeteksi potensi badai siklon sejak 24 November 2025—empat hari sebelum terjadinya banjir dan longsor. Empat hari tersebut seharusnya menjadi waktu emas bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk mengantisipasi dampak bagi kelompok masyarakat dengan risiko tertinggi, termasuk lansia, anak-anak, ibu hamil dan menyusui, penyandang disabilitas, serta warga dengan penyakit kronis. Dalam rentang waktu tersebut, langkah-langkah seperti evakuasi dini, penyiapan tempat pengungsian aman, mobilisasi logistik dasar, dan penataan layanan kesehatan darurat sebenarnya dapat dilakukan. Fakta bahwa ribuan warga kini terjebak, akses jalan terputus, serta korban jiwa terus bertambah menunjukkan bahwa sistem peringatan dini tidak berhasil diterjemahkan menjadi tindakan dini. Ke depan, MPBI mendesak agar penguatan AMPD dilakukan secara komprehensif dan diintegrasikan hingga ke pemerintahan desa dan jaringan komunitas lokal.

Dalam konteks bencana perkotaan, seperti yang kerap terjadi di Jakarta, ruang waktu ini sangat krusial karena kepadatan penduduk, keterbatasan ruang terbuka, serta kompleksitas jaringan infrastruktur membuat dampak bencana berpotensi jauh lebih besar. BPBD DKI Jakarta menegaskan bahwa praktik AMPD harus lebih kuat di level komunitas dan rukun warga agar tindakan dini seperti evakuasi, penyiapan tempat pengungsian aman, penataan akses transportasi, serta perlindungan kelompok rentan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.

Kejadian Itu juga harus menjadi pengingat keras untuk kesekian kalinya mengenai krisis lingkungan hidup yang semakin akut. Kerusakan hutan, ekspansi perkebunan sawit, pertambangan mineral, serta alih guna lahan untuk permukiman dan infrastruktur terus menekan daya dukung lingkungan. Kondisi ini mempercepat hilangnya tutupan vegetasi, memperlemah struktur tanah dan lereng, serta meningkatkan kerentanan daerah aliran sungai terhadap banjir bandang dan longsor. Apa yang terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumbar hanyalah sebagian dari gambaran kerentanan Indonesia secara keseluruhan. Banyak wilayah lain, termasuk Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, menghadapi ancaman serupa bila pengelolaan lingkungan tidak segera diperbaiki. MPBI mendorong pemerintah untuk memperkuat upaya mitigasi berbasis ekosistem, menegakkan hukum terhadap perusakan lingkungan, dan mempercepat pemulihan daya dukung alam sebagai langkah mendasar untuk mencegah bencana serupa berulang.

Di tengah tantangan tersebut, MPBI dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Pelatihan Dasar PRBBK 2025 untuk memperkuat kapasitas komunitas dalam memahami risiko, mengenali ancaman, memetakan kerentanan, dan mengambil tindakan mitigasi secara mandiri. Pelatihan yang berlangsung selama lima hari ini menempatkan komunitas sebagai pusat ketangguhan bencana dan menekankan pendekatan berbasis partisipasi, kesetaraan, dan inklusi. Materi pelatihan diselaraskan dengan standar kompetensi nasional serta diperkuat dengan konsep-konsep terbaru seperti anticipatory action, mekanisme umpan balik komunitas, integrasi aspek gender dan disabilitas, serta ketangguhan perkotaan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Melalui pelatihan ini, MPBI ingin memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek penanggulangan bencana, tetapi menjadi subjek yang aktif, terlatih, dan siap untuk mengambil tindakan cepat sebelum bencana terjadi.

Pelatihan ini telah selaras dengan buku panduan PRBBK dan menekankan penggunaan teknik serta metode terkini untuk membangun ketangguhan, termasuk penguatan pemahaman mengenai anticipatory action dan forecast-based financing, penerapan metode partisipatif dan akuntabel melalui mekanisme umpan balik, integrasi isu Gender, Disability, and Social Inclusion (GEDSI), serta penguatan kapasitas dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan membangun resiliensi bencana di wilayah perkotaan. Para fasilitator dan narasumber dalam pelatihan ini antara lain Dr H. Iskandar Leman, MDM , Prof DR Eko Teguh Paripurno MT , Titi Moektijasih (UNOCHA) , dan Elisabeth Sidabutar (UNFPA), Petrasa Wacana.

Pelatihan ini dibuka untuk umum dan saat ini sudah terdapat 40 peserta pelatihan yang terdiri dari pegawai pemerintah, staf LSM, relawan, dan juga akademisi. Kedepannya MPBI akan menyelenggarakan pelatihan tematik lainnya, seperti fokus pada perdesaan, kawasan pesisir dan pulau kecil, serta pegunungan, yang masing-masing memiliki karakteristik unik.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pelatihan PRBBK 2025, MPBI dapat dihubungi melalui narahubung resmi pelaksana pelatihan. Dengan semangat kolaborasi dan kesiapsiagaan, MPBI dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh pihak untuk bergerak bersama membangun masa depan yang lebih aman, tangguh, dan berdaya.