Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengajak sektor swasta untuk berkolaborasi dalam mencegah dan meminimalkan dampak banjir di ibu kota melalui penataan kawasan dan mitigasi terpadu.  

Sebagai langkah awal kolaborasi, BPBD DKI Jakarta mengadakan focus group discussion (FGD) dengan melibatkan unsur perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, K/L, akademisi, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan warga.

Kegiatan ini berlangsung di Gedung Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Senin (2/12), dan dihadiri sekitar 100 peserta.  

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji, mengatakan bahwa sinergi dengan pihak swasta menjadi salah satu kunci dalam menangani banjir secara komprehensif, termasuk upaya penataan kawasan bantaran kali yang selama ini menjadi penyebab banjir di beberapa wilayah.  

“Tujuan utama FGD ini adalah membangun pemahaman bersama sekaligus merumuskan langkah mitigasi banjir yang efektif,” ujar Isnawa.  

Secara khusus, FGD ini membahas normalisasi bantaran Kali Ciliwung yang meliputi RW 03 dan RW 07 di Kelurahan Rawa Jati, Pancoran, Jakarta Selatan.

Menurut Isnawa, kawasan ini dipilih karena memiliki tingkat risiko banjir yang tinggi dan memerlukan perhatian khusus untuk penataan.  

Isnawa juga mengungkapkan adanya komitmen dari sektor swasta, salah satunya PT Jababeka, untuk mendukung normalisasi kawasan bantaran kali tersebut.

Komitmen ini bahkan telah dituangkan secara tertulis dan disampaikan kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi. 

Sebagai tindak lanjut, FGD ini juga membahas penyusunan draft nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Jababeka.

Selain itu, turut dibahas prospek tempat tinggal dan pekerjaan bagi warga Rawa Jati pasca-normalisasi, guna memastikan mereka tetap mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan.  

Pelibatan sektor swasta dalam proyek ini, menurut Isnawa, akan membantu meringankan beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemprov DKI Jakarta.

Hal ini menjadi salah satu solusi strategis untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah dalam menangani persoalan banjir.  

“Jika proyek percontohan ini berjalan maksimal, maka konsep serupa bisa diterapkan di kawasan lain di Jakarta yang memiliki masalah serupa,” jelas Isnawa.  

Sementara itu, Asisten Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang DKI Jakarta, Vera Revina Sari, berharap proyek kolaborasi ini dapat berjalan lancar dan memberikan hasil optimal.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam menghadapi ancaman bencana di Jakarta.  

“Saya optimis dengan pendekatan kolaboratif ini, terutama karena sektor swasta memiliki sumber daya yang dapat mendukung upaya mitigasi banjir,” kata Vera.  

FGD ini juga menjadi ajang untuk mengeksplorasi regulasi yang mendukung kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, termasuk pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.  

Selain penataan kawasan, FGD ini menyoroti pentingnya edukasi bagi warga tentang mitigasi bencana banjir.

Pemahaman yang baik akan membantu masyarakat lebih siap menghadapi kondisi darurat.  

Partisipasi sektor swasta dalam mitigasi bencana tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga menjadi wujud tanggung jawab sosial perusahaan dalam membangun kota yang lebih tangguh.  

Normalisasi kawasan bantaran Kali Ciliwung di Rawa Jati ini diharapkan menjadi awal yang baik dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertata, sekaligus mengurangi risiko banjir di wilayah Jakarta Selatan.  

Dengan kolaborasi yang solid, BPBD DKI Jakarta optimis program mitigasi banjir ini dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi warga ibu kota.