Pemprov DKI Jakarta Laksanakan Operasi Modifikasi Cuaca untuk Mitigasi Dampak Hujan dan Banjir Rob

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta kembali melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) tahap keempat tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung selama lima hari yakni pada tanggal 17–21 Agustus 2025 dengan pusat operasi di Posko Bandara Halim Perdanakusumah.

Operasi ini merupakan hasil kolaborasi antara BPBD Provinsi DKI Jakarta, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta TNI Angkatan Udara. Langkah ini ditempuh sebagai bentuk mitigasi terhadap potensi peningkatan curah hujan di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada periode 18–21 Agustus 2025, sekaligus merespons peringatan dini banjir rob di pesisir utara Jakarta dan Kepulauan Seribu pada 17–22 Agustus 2025.

Pada tanggal 17–18 Agustus 2025, telah dilaksanakan 6 sorti penerbangan dengan menaburkan sebanyak 4,8 ton bahan semai NaCl dan CaO. Penyemaian dilakukan di area sekitar Perairan Utara DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Subang. Dalam sehari disiapkan tiga sorti penerbangan yang akan menggunakan bahan semai sebanyak 800 kg per sorti.

Hasil pemantauan pada Selasa (19/8) pagi menunjukkan hujan dengan intensitas ringan mengguyur sebagian wilayah Jakarta dan sekitarnya. Hingga pukul 09.00 WIB, tidak terpantau adanya genangan maupun banjir di Jakarta.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta, Isnawa Adji, menyampaikan bahwa pelaksanaan OMC merupakan langkah preventif untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan warga ibu kota.

“Melalui upaya ini, Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen untuk mengurangi risiko terjadinya genangan dan dampak lain akibat cuaca ekstrem. Partisipasi masyarakat dengan selalu memperbarui informasi resmi dan menjaga kebersihan lingkungan juga sangat penting dalam mendukung mitigasi bersama,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo, menegaskan bahwa OMC dilakukan dengan perhitungan ilmiah yang cermat. “Operasi ini dilaksanakan untuk mengatur distribusi hujan agar tidak terkonsentrasi di wilayah rawan genangan dan banjir. Dengan kolaborasi lintas lembaga, kita berupaya menjaga agar aktivitas masyarakat dapat tetap berjalan normal,” jelasnya.